BantenPandeglang

Evaluasi dan Audit Dinkes Pandeglang Sekarang juga

BANTENMORE, PANDEGLANG – Jumlah penduduk di Pandeglang ada 1.209.011 menurut BPS yang di keluarkan pada tahun 2018 dan menurut BPS warga miskin di kabupaten pandeglang sekitar 9,61% yang di keluarkan BPS pada tahun 2019, itu berarti jika sekitar di rata-ratakan 100 ribu jiwa masyarakat pandeglang yang tidak mampu berobat di kabupaten pandeglang.

Karena, pentingnya kesehatan untuk masyarakat dan itu sudah di atur oleh undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dan pemerintah pandeglang harus memikirkan tentang nasib masyarakat yang kurang mampu.

Dan pada tahun 2020 masyarakat pandeglang bersenang hati karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, menggelontarkan dana sebesar Rp 31,2 M untuk pembangunan puskesmas yang ada di 5 kecamatan, di antaranya sumur, carita, angsana, panimbang dan picung. Tapi nahas, untuk masyarakat angsana, harus kecewa karena bangunan puskesmas yang baru selesai bulan november 2020 itu harus rusak karena tembok penahan tanah longsor.

Indikasinya kami menduga, pengerjaannya asal jadi, yang mengakibatkan tidak kokohnya pondasi penopang bangunan. Hal serupa pernah terjadi pada pembanguann puskeamas cibitung.

Dan di sisi lain kami juga mempertanyakan tentang anggaran Jaminan Kesejahteraan Daerah (JAMKESDA) yang bernilai 23 Miliar lebih. Apakah JAMKESDA itu tepat sasaran? apakah semua masyarakat Pandeglang mendapatkan JAMKESDA tersebut?

Karena, fakta dilapangan menujukkan dalam hal pelayanan kesehatan belum maksimal dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Kesehatan terlalu banyak menghamburkan anggaran. Contoh lain ialah Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas se-Kabupaten Pandeglang. Yang anggarannya kurang lebih 18 M, yang datanya kami dapatkan dari Sistem Iinformasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Artinya dalam anggaran tersebut sudah di tetapkan spesifikasi untuk pelayanan. Dalam hal ini perjalanan dinas, honor pegawai dan bahkan minyak ambulance. Tapi, kami menemukan adanya kasus, dimana setiap pasien yang akan di rujuk ke luar daerah harus membayar biaya tambahan untuk sewa ambulance.

Maka dari itu kami menuntut :

  1. Black List CV NABIL PUTRA pemenang tender Puskesmas Angsana.
  2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Banten, untuk mengaudit anggaran :
  3. JAMKESDA 23 Miliar, tahun anggaran 2020.
  4. 5 puskesmas yang di bangun di tahun 2020 di kabupaten Pandeglang dengan anggaran 31,5 miliar, terkhusus Pembangunan Puskesmas Angsana yang kami duga asal-asalan mengerjakan pembangunan.
  5. DAK Non Fisik Puskesmas Se-Kabupaten Pandeglang, tahun anggaran 2020.
  6. Bupati, wakil Bupati Pandeglang serta DPRD Pandeglang untuk mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, PPK dan PPTK.

Mengingat, banyaknya kegiatan yang kami duga tidak bekerja maksimal sehingga dalam melakukan perencanaan, sehingga outputnya ialah kegagalan, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan kesehatan dengan kurangnya tenaga medis, ketersediaan alat kesehatan yang penting belum memadai sampai senyum sapa pelayan kesahatan pun di pertanyakan. (Wahyudi Bantenmore)

Rahmat Hidayatullah

Rahmat Hidayatullah

Rahmat dikenal punya dedikasi dan loyalitas tinggi. Berkomitmen dalam segala urusan pekerjaannya dan merupakan salahsatu pengelola portal berita Bantenmore. Apabila ada keberatan, atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa, kami melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker